Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus mempertimbangkan estimasi biaya dapur MBG, salah satu upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah sekaligus menekan angka stunting di Indonesia. Keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh kesiapan sarana dan prasarana, khususnya dapur MBG yang berfungsi sebagai pusat produksi makanan bergizi. Oleh karena itu, estimasi biaya pendirian dan operasional dapur MBG menjadi aspek penting dalam perencanaan dan implementasi program secara berkelanjutan.
Estimasi Biaya Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Yang Perlu Di Ketahui

- Komponen Utama Biaya Dapur MBG
Estimasi biaya dapur MBG bervariasi, mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah, tergantung pada skala produksi, kapasitas pelayanan, serta wilayah operasional. Secara umum, biaya tersebut terbagi ke dalam beberapa komponen utama.
Pertama, pembangunan atau renovasi dapur beserta
katalog peralatan dapur mbg komponen ini merupakan alokasi biaya terbesar, karena dapur MBG harus memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk tata letak yang higienis, alur kerja yang terpisah antara bahan mentah dan makanan matang, serta fasilitas sanitasi yang memadai. Biaya pembangunan atau renovasi dapur standar dapat mencapai ratusan juta hingga lebih dari satu miliar rupiah, tergantung kondisi bangunan dan spesifikasi yang diterapkan.
Kedua, pengadaan peralatan masak industri. Untuk mendukung produksi makanan dalam jumlah besar, dapur MBG memerlukan peralatan berskala industri seperti kompor besar, rice cooker kapasitas tinggi, oven, mixer, deep fryer, serta sistem pendingin seperti chiller dan freezer. Selain itu, dibutuhkan pula peralatan penunjang berupa meja stainless steel, rak penyimpanan, trolley makanan, dan peralatan kecil lainnya. Biaya pengadaan peralatan ini dapat mencapai ratusan juta rupiah.
Ketiga, manajemen rantai pasok dan logistik. Biaya ini mencakup pengadaan bahan baku pangan dari pemasok lokal, penyimpanan bahan, serta distribusi makanan ke sekolah-sekolah penerima manfaat. Pada dapur MBG berskala besar, biaya logistik juga dapat mencakup pengadaan kendaraan operasional dan bahan bakar, sehingga memerlukan alokasi anggaran yang tidak sedikit.
Keempat, modal kerja awal. Modal ini digunakan untuk membiayai operasional harian dapur, seperti gaji tenaga kerja, biaya listrik, air, gas, internet, pemeliharaan peralatan, serta transportasi. Modal kerja awal sangat penting untuk memastikan dapur dapat beroperasi secara stabil sejak tahap awal pelaksanaan program.
- Estimasi Biaya Berdasarkan Skala
Untuk dapur MBG skala besar, estimasi total biaya dapat mencapai Rp2 miliar atau lebih, terutama apabila dapur dilengkapi dengan fasilitas standar SPPG secara lengkap serta kendaraan distribusi. Sementara itu, pada skema kemitraan dengan UMKM, kebutuhan modal relatif lebih rendah, yakni berkisar Rp500 juta hingga Rp700 juta, baik melalui investasi mandiri maupun pembiayaan dari lembaga keuangan.
Dalam pelaksanaannya, setiap porsi makanan bergizi diperkirakan bernilai sekitar Rp15.000, dengan komposisi biaya meliputi Rp10.000 untuk bahan baku, Rp3.000 untuk biaya operasional, serta Rp2.000 untuk sewa dan kebutuhan lainnya. Skema pembiayaan ini dirancang agar tetap efisien tanpa mengurangi kualitas gizi dan keamanan pangan.
- Dukungan Pembiayaan dan Kemitraan
Untuk mendukung keberlanjutan program MBG, pemerintah mendorong keterlibatan UMKM, koperasi, dan lembaga pembiayaan, seperti Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Melalui skema kemitraan dan pembiayaan bergulir, dapur MBG tidak hanya berperan sebagai sarana pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi lokal dan pencipta lapangan kerja.
Kesimpulan
Estimasi biaya dapur MBG merupakan elemen krusial dalam menjamin keberhasilan program Makan Bergizi Gratis. Dengan perencanaan anggaran yang matang, dukungan pembiayaan yang memadai, serta pengelolaan yang profesional, dapur MBG diharapkan mampu menyediakan makanan bergizi secara aman, berkualitas, dan berkelanjutan bagi anak-anak sekolah, sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.